Kebijakan Pemerintah Dalam mengembangkan Keperiwissataan Nasional

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

NAMA : Ni Luh Wayan Niarwati

NIM : 07.02.02.101

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:898780754; mso-list-template-ids:-1503337890;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.5in;} @list l0:level2 {mso-level-start-at:5; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l0:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l0:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.5in;} @list l0:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l0:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.75in;} @list l0:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l0:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-1.0in;} @list l0:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-1.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai 108.000 km negara Indonesia memiliki potensi alam, keaneka ragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia.

Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan alam adalah rusaknya terumbu karang hampir di sepanjang pantai Indonesia, padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki dan tidak ternilai harganya. Manfaat terumbu karang yang adalah habitat bagi sumberdaya ikan, batu karang,pariwisata dan juga melindungi pantai wisata. Diperkirakan luas terumu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2 yang tersebar luas dari barat sampai timur Indonesia ( Walters, 1994 dan Suharsono 1998 ). Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia ( Cesar, 1997 ). Apabila terumbu karang ini mengalami kerusakan tentunya akan berdampak pada kegiatan kepariwisataan, misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Gili Anyer, Banda, Komodo, dan sebagainya yang mengandalkan keindahan terumbu karang.

Sebagai contoh lainnya perkembangan – perkenbangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik global mepengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Contoh konkrit yang terjadi adalah adanya issue terorisme telah mengakibatkan menurunnya minat para wisatawan untuk berkunjung, sepeerti yang telah terjadi di Bali dimana tercatat jumlah wisman yang datang ke Indonesia menurun sekitar 16,16% dari target yang direncanakan. Bahkan peristiwa wabah SARS telah mengakibatkan penurunan jumlah wisman yang cukup drastis.

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pola pengelolaan kawasan wisata yang tidak menyaluruh (comprehensive) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata, misalnya timbulnya kereusakan lingkungan, meningkaatnya urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang telah meningkan permasalah sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konsevasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan equity inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip diatas telah di elaborasi menjadi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder) kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menaggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang bisa saya paparkan di dalam pepper ini yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam mengembangkan Keperiwissataan Nasional”

1. Apa saja kebijakan – kebijakan yang dapat di ambil dalam mengembangkan kepariwisataan nasional dengan strategi penataan ruang paruwisata.

2. Apa saja contoh permasalahan yang dihadapi oleh kepariwisataan nasional kita dalam mengembangkan kepariwisataannya ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan paper yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional”, antara lain :

1. Ingin mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan nasional.

2. Untuk memenuhi tugas akhir semester dari pengantar pariwisata.

3. Ingin mengetahui perkembangan pariwisata di zaman globalisasi ini.

4. Ingin mengetahui strategi penataan ruang dalam mengembangkan kepariwisataan nasional.

1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- Dapat mengetahui lebih jelas kebijakan pemerintah kepariwisataan nasional.

- Dapat memenuhi tugas dari pengantar pariwisata.

- Dapat menjadikan kesempatan dalam mengaplikasikan atau menyimpulmasikan teori yang di terapkan di bangku kuliah dan dimasyarakat.

2. Bagi Masyarakat

- Jika di terapkan di masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.

- Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan nasional.

1.5 Sistematika

Bab I Pendahuluan

Bab II Pembahasan

Bab II Penutup

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia.

Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkwalitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan likal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung ileh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional kita.

2.2 Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Kepariwisataan

1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lain.

4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa).

5. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Didalam RTRWN ini diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung dapat dioptimalkan juga sebagai kawasan yang memberikan dukungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata (forets tourism) dan kawasan budidaya memberikan alokasi-alokasi ruang untuk pengembangan pariwisata, terutama dengan kawasan-kawasan andalan dengan sektor unggulannya adalah pariwisata.

6. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkai dengan struktur pengembangan wilayah.

2.3 Kegiatan-Kegiatan Yang Dapat Diambil Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional Di Wilayah-Wilayah Indonesia

1. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi /Kab/Kota untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang.

2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan program-program sektor yang dapat meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi.

3. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama terkait dengan arahan pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Peningkatan keterpaduan program dengan keterlibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata.

6. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail untuk pengembangan pariwisata dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW Provinsi untuk tingkat yang lebih makro, dan mengacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di Kabupaten/Kota untuk tingkat yang lebih detail.

7. Pemanfaatan standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan pariwisata.

2.4 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengembangan Pariwisata

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata agar daerah-daerah atau lokasi pariwisata nasional pengembangannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang.

2. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

3. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait, sehingga wujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor.

5. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi wisatawan sangat ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksebilitas kelokasi objek wisata mutlak dibutuhkan.

2.5 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Kepariwisataan Nasional

Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat dalam usaha pengembangan pariwisata nasional, antara lain :

1. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang, misalnya memanfaatkan kawasan yang mempunyai kemiringan lereng tidak layak untuk di kembangkan, namun tetap dibangun menjadi objek pariwisata, seperti pembangunan sarana akomodasi, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pariwisata itu sendiri. Contohnya permandian air panas di Kab. Mojokerto Jawa Timur yang beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat besar. Contoh lain yaitu pengendalian yang masih belum efektif terhadap pembangunan fasilitas pariwisata yang merambah ke kawasan lindung yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi dan banjir, seperti yang terjadi di kawasan pariwisata puncak.

2. Pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan karena potensi alamnya, seperti Danau Toba, karena potensi situs seperti Borobudur. Saat ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, apakah upacara adat yang dimilki atau kegiatan unik yang ada contohnya tempat penangkaran buaya di daerah Medan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata nasional. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pariwisata lainnya yang dapat dikembangkan yang terkait dengan aspek budaya, seperti misalnya Tanah Toraja, Taman Laut Bunaken, sebagaimana ditulis dalam RTRWN.

3. Konflik antar sektor juga masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang terjadi di Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian.

4. Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal yang sering ditemui antara lain dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masih banyak terjadi masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut “memiliki”, manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya di rasakan oleh investor saja.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.

3.2 Saran-Saran

1. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan kepariwisataan nasional harus benar-benar dilaksanakan, jangan hanya dibuat konsepnya saja, tetapi juga harus diterapkan.

2. Kita sebagai penerus mestinya melestarikan budaya dan keterampilan agar bisa menunjang pariwisata di Indonesia.

3. Pada masyarakat harus menjaga dan mengembangkan pariwisata kita agar tidak punah dan menjaganya agar tidak diambil oleh negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

http///www.geogle.co.id

2 Tanggapan to “Kebijakan Pemerintah Dalam mengembangkan Keperiwissataan Nasional”

  1. lutfi unud ps par Says:

    thx for weblog nya, its very usefull for us, once again thx

  2. emperordeva Says:

    @ Lutfi unud ps par : thx juga semoga berguna untuk yg lainya


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 34 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: